Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, menekankan pentingnya memprioritaskan kontraktor lokal dalam setiap proyek pemerintah.
Selengkapnya
Keberadaan anak jalanan (Anjal) dan gembel pengemis (Gepeng) di Kota Samarinda terus menjadi perhatian publik, meskipun sudah ada Peraturan Daerah (Perda) yang melarang pemberian uang kepada mereka.
Selengkapnya
Minimnya pembangunan infrastruktur di kawasan pinggiran Samarinda kembali menjadi sorotan.
Selengkapnya
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mendorong pemerintah kota untuk membangun Sekolah Terpadu Bertaraf Internasional di setiap kecamatan.
Selengkapnya
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai kontroversial dalam pelaksanaannya, terutama terkait efektivitas pemberian gizi.
Selengkapnya
Meskipun Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantibum) telah disahkan, penertiban terhadap aktivitas pom mini di Kota Samarinda.
Selengkapnya
Aktivitas pertambangan batu bara di Kota Samarinda terus menjadi sorotan lantaran dampak negatifnya yang merugikan masyarakat dan lingkungan.
Selengkapnya
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selengkapnya