Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Penegak Keadilan (APPK) Kalimantan Timur (Kaltim) yang menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kaltim, Rabu (15/10/2025), akhirnya mendapat ruang audiensi secara langsung oleh Subandi, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim di gedung E kantor Karang Paci. Respon cepat ini diberikan Subandi, untuk mendengar secara langsung keluhan dan tuntutan yang diberikan puluhan massa aksi. Dalam ruang audiensi itu, Koordinator aksi, Zukhrizal Irbhani, menegaskan bahwa anggota DPRD seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Baik dari sikap, tindakan maupun perkataan di ruang publik.
Selengkapnya
Gelombang protes terhadap dugaan ujaran yang kurang bijak dan mengandung unsur SARA oleh salah satu anggota DPRD Kaltim terus bermunculan. Kali ini sorotan dari mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Penegak Keadilan (APPK) Kalimantan Timur (Kaltim) dengan menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kaltim, Rabu (15/10/2025). Koordinator aksi, Rizal, menjelaskan bahwa tuntutan mereka dilatarbelakangi oleh pernyataan politisi NasDem yang diduga menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan.
Selengkapnya
DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan pembahasan dan penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik Perubahan 2025 maupun Murni 2026, tetap berjalan sesuai jadwal.
Selengkapnya
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada sekolah yang terbukti membiarkan atau terlibat dalam kegiatan aksi demonstrasi yang melibatkan siswa SMA dan SMK di luar jam belajar.
Selengkapnya
Kabar penyusutan dana Bantuan Keuangan (Bankeu) 2026 dari Pemerintah Provinsi ke seluruh kabupaten/kota di Kaltim baru bisa dipastikan saat pembahasan, antara DPRD Kaltim dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada awal September 2025.
Selengkapnya
- Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Kalimantan Timur kembali menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk konsistensi mereka dalam mengawal dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Selengkapnya
Proyek rehabilitasi empat gedung DPRD Kalimantan Timur senilai Rp 55 miliar kembali menjadi sorotan publik.
Selengkapnya