POPNEWS.ID, SAMARINDA - Komisi III DPRD Samarinda meminta agar rencana penambahan anggaran sebesar Rp39 miliar dalam APBD Perubahan 2025 untuk penanganan longsor di proyek Terowongan Alimuddin digunakan secara optimal dan berdasarkan perencanaan teknis yang matang.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, usai meninjau langsung titik inlet terowongan yang mengalami longsor.
Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran besar, terutama mengingat nilai tambahan anggaran yang diusulkan cukup signifikan.
“Kami ingin agar anggaran ini betul-betul digunakan secara optimal. Apalagi menurut Ibu Desy Damayanti (Kepala Dinas PUPR Samarinda), anggaran pemkot untuk proyek ini sudah sangat besar,” ujar Deni, Senin (14/7/2025).
Deni menambahkan, total anggaran yang direncanakan untuk penanganan longsor mencapai Rp41 miliar jika termasuk biaya manajemen konstruksi (MK).
“Ini bukan jumlah kecil. Jadi kami ingin penambahan anggaran itu betul-betul dilandasi perencanaan yang matang dan teknis yang kuat,” tegasnya.
Komisi III juga mendesak pihak kontraktor pelaksana proyek untuk memberikan penjelasan teknis secara rinci dalam forum resmi DPRD.
Hal ini dinilai penting untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan, sekaligus memastikan bahwa langkah penanganan benar-benar menyeluruh.
“Kami akan undang kontraktor minggu depan untuk menjelaskan secara detail. Kita ingin tahu akar masalahnya, bukan hanya menyelesaikan dampak jangka pendek,” ucap Deni.
Dalam tinjauan lapangan, DPRD mencatat adanya indikasi kealpaan dalam perencanaan awal.
Salah satunya adalah kegagalan pihak kontraktor dalam mengidentifikasi potensi longsor akibat kandungan air dan endapan tanah di sekitar area pembangunan.
“Tadi dijelaskan memang ada kelalaian. Mereka tidak mendeteksi adanya endapan atau air tanah yang bisa memicu longsor. Ini yang kami garis bawahi,” jelasnya.
Deni menegaskan, Komisi III tidak ingin menyalahkan pemerintah kota, melainkan fokus pada evaluasi teknis terhadap kontraktor pelaksana.
“Kita ingin proyek ini tidak hanya jadi solusi sementara. Harus dicegah agar tidak terulang kembali,” pungkasnya. (adv)
