POPNEWS.ID, SAMARINDA - Program sekolah gratis di Samarinda kembali disorot karena masih ditemukan dugaan pungutan liar (pungli) di sejumlah sekolah negeri.
Padahal, pemerintah telah menyediakan buku pelajaran dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) secara gratis untuk jenjang SD dan SMP.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menilai lemahnya pengawasan dan minimnya sosialisasi membuat program ini berisiko gagal.
“Kalau masih ada sekolah negeri yang mewajibkan pembelian buku, itu sudah menyalahi aturan. Dinas Pendidikan harus segera bertindak,” tegas Ismail.
Ia menyambut baik upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda yang telah mengganti Lembar Kerja Siswa (LKS) berbayar dengan LKPD gratis hasil karya guru-guru lokal.
Namun, ia menyoroti kurangnya informasi terbuka mengenai jadwal dan mekanisme distribusi LKPD tersebut yang seharusnya dimulai awal bulan ini.
“Larangan pungutan ini harus diumumkan secara terbuka, bukan hanya lewat surat edaran internal. Wali murid harus tahu apa yang menjadi hak anak-anak mereka,” ujarnya.
Ismail juga mengingatkan agar tidak ada sekolah yang mencari celah melalui dalih “sumbangan sukarela” atau pembelian buku tambahan yang membebani orang tua.
Ia mendorong setiap kebijakan pendidikan disampaikan lewat kanal resmi, media sosial, dan forum komunikasi antara sekolah dan orang tua.
Terakhir, ia menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap sekolah yang terbukti melanggar kebijakan sekolah gratis.
“Ini bukan soal teknis administrasi. Ini soal komitmen pemerintah dalam menyediakan pendidikan yang benar-benar gratis dan berkualitas,” pungkasnya. (adv)
