POPNEWS.ID - Wali Kota Samarinda, Andi Harun meninjau kawasan Perumahan Bengkuring dan sekitarnya, pada Kamis (3/7/2025).
Pasalnya, kawasan tersebut kerap terjadi banjir saat hujan turun dengan intensitas tinggi.
Dalam kunjungannya, Andi Harun mengidentifikasi sejumlah titik krusial yang menjadi penyebab genangan, seperti bangunan yang berdiri di atas saluran air serta kolam eks tambang tanpa pengamanan yang berpotensi menjadi sumber banjir.
“Kami sudah identifikasi satu void eks tambang yang bisa jadi sumber luberan air saat hujan deras. Diduga milik salah satu warga, dan kami akan pastikan legalitasnya melalui pengecekan koordinat oleh BPBD,” ujar Andi Harun.
Salah satu fokus perhatian Andi Harun adalah di kawasan SMK Medika, di mana bangunan hall berdiri tepat di atas saluran air tanpa bukaan kontrol yang memadai.
“Saya perintahkan SDA untuk segera buat mainhall di halaman sekolah agar bisa mengatur aliran air kita perlu intervensi yang praktis tapi berdampak,” tegasnya.
Andi Harun juga menegaskan pentingnya pendekatan sosial dalam penanganan banjir, terutama terkait rumah warga dan pagar yang menghambat aliran air.
“Kalau bangunan itu di atas tanah milik warga, kita minta izin bongkar lalu kita bangunkan lagi tapi kalau itu di atas fasilitas umum, ya harus kita bongkar demi kepentingan bersama,” katanya.
Selain kawasan Bengkuring dan SMK Medika, daerah sekitar Gereja juga dilaporkan mengalami banjir cukup parah.
“Saya melihat bekas banjir yang sangat tinggi hingga separuh jendela rumah warga. Ini memang karena posisi geografisnya,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Samarinda akan menambah drainase sepanjang 200 meter ditambah 50 meter ekstra untuk mengurangi beban air.
“Genangan mungkin masih terjadi, tapi kami prediksi akan jauh berkurang. Target akhir penanganan ini adalah tahun 2026,” ujar Wali Kota.
Andi Harun menekankan bahwa penanganan banjir bukan hanya tanggung jawab Pemkot saja, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi hingga pusat.
“Untuk Sungai Karamumus dan sekitarnya, kita masih membutuhkan dana sekitar Rp 900 miliar. Kami tidak mungkin menyelesaikan ini hanya dalam satu tahun anggaran,” tambahnya.
Dengan melibatkan warga, perangkat daerah, dan instansi teknis secara aktif, penanganan banjir di Samarinda diharapkan menjadi upaya kolektif.
“Kita ingin memastikan air tidak hanya dialirkan, tapi dikelola secara manusiawi dan terencana,” pungkasnya. (*)
