POPNEWS.ID, SAMARINDA - Curah hujan tinggi yang mengguyur Samarinda dalam beberapa hari terakhir kembali menyingkap rapuhnya sistem pengendalian banjir dan mitigasi bencana kota ini.
Genangan air meluas di sejumlah kawasan, disusul insiden tanah longsor yang mengancam permukiman, menandai lemahnya efektivitas program infrastruktur yang selama ini digembar-gemborkan.
Merespons situasi tersebut, Komisi III DPRD Samarinda bergerak cepat.
Anggota Komisi III, Abdul Rohim, memastikan pihaknya telah melayangkan surat pemanggilan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program penanggulangan banjir.
“Kejadian beberapa hari lalu menjadi catatan penting bagi kami. Kami akan memanggil Dinas PUPR untuk menanyakan mengapa berbagai program penanganan banjir yang ada belum mampu menahan luapan air saat curah hujan mencapai puncaknya,” ungkap Rohim pada Kamis (15/5/2025).
Ia menyebut, evaluasi tidak hanya difokuskan pada infrastruktur saluran air di kawasan hilir, tapi juga pada sistem pengelolaan air dari hulu.
Kemungkinan adanya ketidakseimbangan antara debit air masuk dan kapasitas saluran keluar dinilai sebagai salah satu penyebab utama.
“Kalau di hulu debit air terlalu tinggi, tentu output akan kewalahan. Maka dari itu, pembangunan kolam retensi bisa menjadi salah satu solusi. Tapi bisa juga sebenarnya input dan output sudah sesuai, namun terjadi penyumbatan di hilir,” jelasnya.
DPRD menargetkan pertemuan dengan Dinas PUPR terlaksana paling lambat Kamis pekan ini.
Selain membahas isu banjir, mereka juga menyoroti longsor yang terjadi di area sekitar Terowongan Selili, yang dinilai penting dalam konteks pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana.
“Seluruh persoalan ini akan kami evaluasi secara menyeluruh. Kami akan mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas penanganan banjir, longsor, dan kondisi terowongan bersama Dinas PUPR,” tutup Rohim. (adv)
