POPNEWS.ID, SAMARINDA - Banjir kembali melanda sejumlah kawasan di Kota Samarinda pada Senin dini hari, 12 Mei 2025.
Peristiwa ini menegaskan bahwa persoalan banjir masih menjadi ancaman serius yang menghantui warga kota setiap musim hujan tiba.
Tak sedikit masyarakat yang kembali mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah klasik ini.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, menekankan pentingnya pendekatan yang lebih menyeluruh dan ilmiah dalam menangani persoalan banjir yang terus berulang.
“Saya mengapresiasi langkah-langkah Pemkot selama ini, tapi kita juga harus sadar bahwa banjir bukan bisa selesai hanya dengan proyek fisik semata,” ujar Sani, Senin (12 Mei 2025).
Menurutnya, penyelesaian masalah banjir harus berbasis pada riset dan data ilmiah.
Artinya, pemerintah daerah perlu melibatkan para akademisi dan pakar lingkungan dalam menyusun strategi jangka panjang.
“Pendekatan berbasis sains itu penting. Biar solusi yang diambil tidak reaktif dan jangka pendek, tapi benar-benar menyelesaikan akar masalah,” tegasnya.
Sani juga mendorong evaluasi berkala terhadap proyek-proyek pengendalian banjir yang sudah dilakukan.
Ia menekankan, evaluasi bukan sekadar kritik, tetapi bagian dari proses perbaikan dan transparansi anggaran.
“Evaluasi itu penting untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Tak hanya pemerintah, Sani juga mengajak masyarakat ikut berperan dalam upaya mitigasi banjir.
Menurutnya, kesadaran bersama sangat dibutuhkan, mulai dari tingkat RT hingga kota.
Program seperti kampung siaga banjir dan sekolah adaptif banjir bisa menjadi langkah awal membangun budaya tangguh bencana di masyarakat.
“Banjir bukan sekadar soal infrastruktur, tapi juga soal perilaku dan partisipasi publik,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyoroti perlunya pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal yang turut memperparah kerusakan lingkungan di Samarinda.
Ia juga mendorong program gotong royong pembersihan drainase kembali dihidupkan.
Selain itu, penanganan banjir harus masuk ke dalam skema Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) dengan anggaran yang jelas.
“Kalau banjir mau diselesaikan, jangan hanya serahkan ke pemkot. Ini tugas kita semua, pemerintah, akademisi, dan masyarakat,” pungkas politisi dari PKS itu. (adv)
