POPNEWS.ID, SAMARINDA - Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, angkat bicara menanggapi maraknya praktik doxing atau penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh sejumlah akun media sosial terhadap pihak-pihak yang mengkritik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Helmi menegaskan bahwa serangan personal bukanlah bagian dari praktik demokrasi yang sehat.
Ia menilai, dinamika opini publik di media sosial merupakan konsekuensi dari era keterbukaan informasi, namun tetap harus dijaga dalam koridor etika dan tanggung jawab.
“Semua orang berhak untuk menyuarakan pendapatnya. Tentu ada yang positif, juga yang negatif. Tapi semuanya harus dalam koridor yang sehat,” ujarnya, Senin (19/5/2025).
Helmi menyatakan, kritik merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi yang sehat.
Namun, ia mengingatkan bahwa penyampaian kritik seharusnya dilakukan secara konstruktif dan berbasis pada data yang valid.
“Kita tidak bisa menutup ruang kritik. Tapi yang kita harapkan adalah, lihatlah realita sesuai fakta. Jangan asal berbicara, apalagi menyebarkan hoaks,” tegasnya.
Ia menyesalkan munculnya narasi-narasi yang menjurus pada character assassination atau serangan terhadap individu yang berbeda pendapat.
Menurutnya, hal itu hanya akan memperburuk iklim diskusi publik dan memecah belah masyarakat.
Lebih lanjut, Helmi menekankan bahwa demokrasi bukan berarti kebebasan tanpa batas.
Ia menolak anggapan bahwa media sosial dapat dijadikan arena untuk menghujat dan menyebarkan fitnah.
“Demokrasi itu ruang berpikir, bukan bebas menghujat. Kita harus membangun budaya diskusi yang sehat, bukan saling menjatuhkan,” kata politisi yang juga dikenal aktif menyuarakan literasi politik ini.
Helmi juga menyerukan pentingnya peningkatan literasi digital di tengah masyarakat, agar warga lebih cermat dan bijak dalam memilah informasi, terutama yang tersebar di media sosial.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kota Samarinda, menurut Helmi, sangat terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat.
Namun ia berharap aspirasi disampaikan melalui cara yang benar dan tidak menimbulkan keresahan.
“Silakan kritik, itu penting. Tapi mari kita kritik dengan data, fakta, dan niat membangun. Bukan menjatuhkan atau menciptakan keresahan,” pungkasnya. (adv)
