POPNEWS.ID, SAMARINDA - Di tengah cuaca ekstrem yang terus menguji ketahanan infrastruktur Samarinda, DPRD melalui Komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Agenda utamanya, menuntut penjelasan teknis dan mendorong langkah konkret dalam mengatasi bencana perkotaan, terutama banjir dan tanah longsor.
Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa forum ini difokuskan untuk mengupas progres penanganan banjir yang ditangani oleh Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR.
“Tadi kita banyak berdiskusi, meminta penjelasan dari Dinas PUPR terkait penanganan saat hujan deras. Intinya bagaimana air bisa cepat masuk ke drainase,” ujar Deni, Kamis (15/5/2025).
Namun, Komisi III memberi sejumlah catatan kritis.
Salah satunya adalah soal kapasitas drainase yang belum memadai menghadapi debit hujan ekstrem yang bisa mencapai 100–135 mm per detik.
Deni juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pembangunan perumahan yang sering kali abai membangun kolam retensi.
“Masih banyak pengembang yang tidak membangun kolam retensi sesuai kebutuhan. Ini menjadi catatan penting kami,” tegasnya.
Ia turut menambahkan, pembukaan lahan tanpa kontrol ketat memperparah situasi hidrologis kota.
Karena itu, Deni mendorong kolaborasi erat antara DPRD dan Pemkot Samarinda, agar penanganan banjir tidak berjalan parsial, melainkan menyeluruh.
“Kita perlu tahu titik-titik prioritas agar bisa dukung anggarannya. Harapannya, APBD dan PAD meningkat supaya penanganan bisa diperluas,” tambahnya.
Dalam pertemuan yang sama, isu longsor di sekitar inlet Terowongan Samarinda juga menjadi sorotan.
Deni mengungkapkan, potensi longsor sebenarnya telah terdeteksi sejak awal 2025 oleh alat pantau milik kontraktor.
“Info dari PPK, sliding diprediksi empat bulan ke depan, tapi karena hujan ekstrem, Februari sudah terjadi,” jelas Deni.
Kondisi lereng yang curam menjadi kekhawatiran tersendiri, terlebih meski bagian dalam terowongan belum dibuka, peristiwa di bagian luar telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat.
Karena itu, ia meminta agar penanganan segera dilakukan agar tidak menimbulkan dampak lanjutan.
“Artinya, masyarakat harus diyakinkan bahwa ini aman,” tandasnya.
Deni menambahkan bahwa penguatan struktur dalam terowongan sudah dilakukan dalam empat tahap.
Ia mendorong agar ke depan uji kelayakan dilakukan secara menyeluruh dan terbuka.
“Kita ingin keselamatan jadi yang utama. Penjelasan teknis hari ini penting agar tak ada multitafsir soal kondisi terowongan,” pungkasnya. (adv)
