POPNEWS.ID - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, pada Jumat (25/7/2025). Aksi ini menjadi bentuk desakan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk segera bertindak transparan dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dipimpin oleh koordinator aksi Faisal Hidayat, massa membawa spanduk tuntutan dan melakukan aksi teatrikal dengan membakar ban sebagai simbol perlawanan. Dalam orasinya, Faisal menegaskan bahwa dugaan praktik nepotisme yang melibatkan aktor-aktor di lingkar kekuasaan Gubernur Rudy Mas’ud harus diselidiki secara serius.
“Kami minta Gubernur Kaltim bertindak transparan dan akuntabel. Jangan biarkan Kaltim dikuasai oleh praktik-praktik kotor. Ini bukan hanya soal etika, tapi soal konstitusi yang sedang dilanggar,” tegas Faisal.
Faisal mengungkapkan bahwa menurut informasi yang dihimpun oleh AMAK Kaltim, terdapat dugaan praktik pengambilan fee dari sejumlah proyek di lingkungan Pemprov Kaltim, yang melibatkan inisial BR sebagai operator lapangan. Fee tersebut disebut-sebut disalurkan ke oknum berinisial H yang disebut berada dekat dengan lingkaran kekuasaan.
“Ini praktik jahat. Rakyat hanya dijadikan penonton sementara elite sibuk membagi kue proyek,” tambahnya.
Dukungan terhadap desakan itu juga datang dari Rijal, orator lainnya. Ia mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan pejabat tinggi Pemprov Kaltim dengan terpidana pajak Rafel Alun, melalui hubungan perusahaan yang terafiliasi, yakni PT. BKE, sebuah perusahaan minyak berbasis di Samarinda. Rijal menyebut perusahaan itu diduga terlibat dalam skandal manipulasi laporan pajak yang berpotensi merugikan negara hingga Rp1 triliun.
“Bayangkan, pejabat tinggi daerah malah berjejaring dengan terpidana pajak. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, ini pelecehan terhadap amanah rakyat,” kata Rijal.
Aksi protes juga menyoroti proyek renovasi Gedung DPRD Kaltim yang dinilai ambisius dan berpotensi sarat akan praktik mark-up anggaran. Rijal menyebut proyek tersebut muncul di tengah krisis kepercayaan publik, membuat publik curiga terhadap penggunaan dana APBD yang seolah-olah diperlakukan seperti dana warisan pribadi.
“Gedung wakil rakyat direnovasi dengan anggaran rakyat, tapi rakyat tidak tahu untuk siapa kenyamanan itu sebenarnya ditujukan,” sindirnya.
Menanggapi aksi tersebut, Imanudin, Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kaltim, menyatakan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada pimpinan.
“Kami terima aspirasinya, nanti akan kami teruskan ke pimpinan. Namun, jika menyangkut dugaan nepotisme atau pelanggaran hukum lainnya, itu menjadi ranah aparat penegak hukum,” jelas Imanudin.
Ia menambahkan, aksi kontrol sosial seperti ini penting sebagai pengingat bagi pemerintah untuk tetap berada di jalur yang benar.
“Meski tak bisa langsung ditangani internal, kami sangat menghargai aksi ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal pemerintahan,” tandasnya.
Aksi tersebut berlangsung tertib meski diwarnai dengan pembakaran ban. Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal isu ini dan menuntut keterlibatan Kejaksaan Tinggi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelidiki dugaan praktik KKN yang kian meresahkan masyarakat Kalimantan Timur.
(Redaksi)
