Gelombang tekanan publik terhadap penegakan hukum di Kalimantan Timur semakin menguat. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Kaltim kembali menggelar aksi lanjutan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) setelah mendatangi Kantor Pemprov Kaltim pada , Jumat (25/7/2025).
SelengkapnyaKonflik antara Yayasan Melati dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memanas. Sengketa ini bukan sekadar soal administratif, melainkan juga menyentuh aspek etika dalam pengelolaan aset pendidikan yang berdampak langsung pada proses belajar siswa.
SelengkapnyaPenanganan dugaan pelanggaran hukum dan kerugian negara yang dilakukan oleh PT PTB melalui aktivitas terminal ship to ship (STS) di Muara Berau dan Muara Jawa dinilai lambat oleh Forum Komunikasi Pemuda (FORKOP) Kalimantan Timur (Kaltim).
SelengkapnyaPemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bersama Pemprov Kalimantan Timur mengambil langkah tegas terhadap ormas-ormas yang menyimpang dari tujuan sosial mereka dan justru terlibat dalam aksi premanisme serta pungutan liar.
Selengkapnya- Kecelakaan lalu lintas yang menewaskan dua pelajar SMP di Kecamatan Palaran, Samarinda, kembali menjadi sorotan publik.
SelengkapnyaKegiatan itu bertujuan untuk menyelaraskan langkah dalam mencapai target pendapatan daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak.
SelengkapnyaSelasa (27/8/2024) kemarin, Komisi IV DPRD Kaltim menggelar rapat kerja bersama 18 mitra kerja dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kaltim.
Selengkapnya