POPNEWS.ID – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bersama Pemprov Kalimantan Timur mengambil langkah tegas terhadap ormas-ormas yang menyimpang dari tujuan sosial mereka dan justru terlibat dalam aksi premanisme serta pungutan liar.
Langkah itu dibahas dalam pertemuan koordinasi lintas sektor yang digelar di kantor Kesbangpol Kaltim, Minggu (11/5/2025). Hadir dalam forum tersebut berbagai unsur pemerintah, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta perwakilan ormas yang selama ini beroperasi di wilayah Kaltim.
Deputi Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menegaskan bahwa organisasi masyarakat harus menjadi pilar penopang kehidupan berbangsa, bukan sumber gangguan.
“Setiap ormas yang terlibat dalam aksi premanisme atau mengganggu ketertiban akan kami tindaklanjuti secara serius. Ini bagian dari komitmen menjaga stabilitas nasional dan kepercayaan investor,” ujarnya.
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyambut kebijakan tersebut dan menekankan pentingnya ketegasan hukum untuk menjaga iklim usaha dan investasi. Salah satu bentuk penanganan konkret adalah pembentukan satuan tugas terpadu yang akan melibatkan pemerintah daerah, aparat hukum, hingga tokoh adat dan agama.
“Penertiban ormas yang menyimpang dari tujuan sosial adalah langkah penting untuk menjaga kredibilitas daerah sebagai tujuan investasi,” kata Rudy.
Rudy menyoroti sejumlah praktik pungli oleh oknum yang mengatasnamakan ormas, termasuk di sektor parkir liar di Samarinda. Menurutnya, selain merugikan masyarakat dan mengurangi PAD, praktik tersebut menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi ormas yang seharusnya menjadi mitra pembangunan.
Tak hanya itu, Rudy juga mengungkap kekhawatiran terhadap dugaan keterlibatan ormas dalam aktivitas pertambangan ilegal, termasuk di kawasan milik Universitas Mulawarman.
“Kami tidak akan mentolerir keterlibatan ormas dalam praktik ilegal, termasuk tambang. Akan kami koordinasikan dengan aparat penegak hukum untuk tindak lanjut secara hukum,” tegasnya.
Pemerintah pun memastikan bahwa pengawasan terhadap aktivitas ormas akan diperkuat dengan penegakan perda, verifikasi ulang organisasi, serta pembinaan yang ketat agar peran sosial ormas tidak berubah menjadi ancaman laten bagi keamanan dan investasi di Benua Etam.
(Redaksi)
