POPNEWS.ID - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, angkat bicara terkait wacana pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dari Samarinda ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia menilai isu ini harus disikapi secara bijak dan proporsional, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk nilai historis dan partisipasi masyarakat.
"Saya sudah dengar isunya. Menurut saya, tidak mudah IKN menjadi ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi itu banyak faktornya, di antaranya kesejahteraan," ujar Andi Harun kepada awak media.
Menurutnya, penetapan sebuah ibu kota tidak hanya soal kesiapan infrastruktur semata, melainkan juga harus memperhatikan sejarah serta warisan nilai-nilai yang telah dibangun oleh para tokoh pendiri Kalimantan Timur.
“Penetapan ibu kota itu bukan soal gedung atau fasilitas, tapi ada faktor histori dan ini tidak mudah. Kita harus libatkan tokoh-tokoh Kaltim, ini tidak bisa top-down,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa sejarah telah menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat cenderung menimbulkan kontroversi dan perpecahan.
Karena itu, pendekatan berbasis dialog dan aspirasi publik harus diutamakan.
“Manajemen pengambilan kebijakan yang bersifat top-down dan tidak berbasis bottom-up selalu menimbulkan kontroversi dan pro-kontra yang tak berkesudahan,” tambahnya.
Andi Harun juga mengimbau agar wacana ini tetap berada dalam koridor diskusi akademis, tanpa menimbulkan kegaduhan sosial di tengah masyarakat.
“Saya berharap wacana terhadap pemindahan ibu kota Kaltim ke IKN kita batasi hanya sebatas diskusi akademik intelektual. Jangan terlalu serius, baper, karena kita harus menghargai tokoh-tokoh besar kita di masa lalu,” pungkasnya.
Wacana pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur mencuat seiring dengan pembangunan IKN yang kini terus berjalan di wilayah Penajam Paser Utara.
Meski demikian, belum ada keputusan resmi mengenai perpindahan status ibu kota provinsi. (*)
