POPNEWS.ID, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan pentingnya sinergi konkret antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025–2029.
Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Musrenbang RPJMD Kaltim di Pendopo Odah Etam, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (5/5/2025).
Menurutnya, sinergi tidak boleh berhenti pada tataran wacana atau jargon politik semata.
"Sinergi dan kolaborasi itu indah didengar, tapi kalau tidak ditindaklanjuti dengan pertemuan teknokratik, hanya akan jadi jargon belaka," ujar Andi Harun.
Wali Kota menyambut baik arah pembangunan yang digagas Gubernur Kalimantan Timur, terutama fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Ia juga mengapresiasi dorongan untuk mengembangkan ekonomi hijau dan biru berbasis sektor non-komoditas seperti pertanian, perikanan, dan UMKM.
Namun, ia juga memberikan catatan kritis, salah satunya terkait target efisiensi anggaran sebesar 70 persen yang dicanangkan gubernur.
Menurutnya, jika diterapkan secara seragam di seluruh tingkatan pemerintahan, kebijakan tersebut bisa berdampak negatif pada perekonomian lokal.
"Kalau dipaksakan di tingkat kota, bisa mengganggu perekonomian masyarakat. Karena berkurangnya perputaran uang di masyarakat bisa memperparah inflasi," jelasnya.
Andi Harun juga menyoroti persoalan klasik mengenai status jalan yang sering menjadi hambatan dalam penanganan infrastruktur.
Banyak jalan rusak di Samarinda, katanya, merupakan kewenangan provinsi atau pusat, sehingga pemerintah kota tidak bisa serta-merta melakukan intervensi.
“Banyak jalan rusak di Samarinda itu statusnya jalan provinsi atau jalan negara. Kita enggak bisa masuk tanpa izin. Jadi publik harus tahu, kami bukan diam, tapi terbatas oleh regulasi,” ungkapnya.
Di sisi lain, isu banjir masih menjadi tantangan besar yang belum terselesaikan.
Ia mencontohkan kebutuhan pembangunan turap di sepanjang Sungai Karang Mumus yang masih membutuhkan anggaran sekitar Rp900 miliar.
“Kalau hanya andalkan kota, tidak mungkin. Tapi ini kan tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Untuk mempercepat tindak lanjut dari hasil Musrenbang, Wali Kota Samarinda mengusulkan adanya forum teknis pasca-Musrenbang antara Sekda, Bappeda, dan tim anggaran dari seluruh level pemerintahan.
“Baru sinergi bisa jalan. Jangan berhenti di forum-forum seremonial,” tutup Andi Harun. (adv)
