POPNEWS.ID, SAMARINDA - Polemik pembongkaran Pasar Subuh yang telah berdiri hampir lima dekade kembali memanas.
Eksekusi pembongkaran oleh Pemerintah Kota Samarinda pada Jumat (9/5/2025) menuai penolakan keras dari para pedagang, bahkan menimbulkan ketegangan di lapangan.
Menanggapi situasi tersebut, DPRD Kota Samarinda berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda menilai langkah ini penting untuk membuka ruang dialog dan mencari solusi bersama secara adil dan manusiawi.
“Ke depan, kami akan mengagendakan RDP. Rencananya antara Rabu atau Kamis, karena Senin dan Selasa adalah hari libur,” ujarnya.
Vananzda menyesalkan pendekatan Pemkot yang dinilai kurang komunikatif.
Ia menegaskan, jika relokasi memang harus dilakukan, maka harus disiapkan tempat baru yang layak dan bisa diterima para pedagang.
“Pasar ini bukan hanya tempat jual beli. Ini bagian dari sejarah kota. Sudah ada sejak saya lahir, hampir 50 tahun lalu,” ucap politisi PDI Perjuangan itu.
Dalam rapat internal sebelumnya, DPRD telah berkoordinasi dengan Komisi I dan II untuk mendorong forum mediasi.
Ketua Komisi I, Samri, dan Ketua Komisi II, Iswandi, disebut sepakat bahwa RDP perlu segera digelar.
Vananzda juga mengkritik ketidakhadiran pihak pemerintah dalam pertemuan sebelumnya bersama warga dan dewan.
“Kami mohon, siapa pun yang bertanggung jawab, bisa hadir dalam RDP nanti. Jangan sampai rakyat merasa dikesampingkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, warga sebenarnya terbuka terhadap solusi selama pemerintah bersikap transparan dan menghargai proses dialog.
“Kalau soal trotoar yang dianggap mengganggu, masyarakat siap menata ulang. Tapi bukan berarti langsung dibongkar begitu saja tanpa komunikasi,” pungkasnya. (adv)
