Kamis (14/8/2025), puluhan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Non Database menagih janji Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud beberapa waktu lalu terkait pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selengkapnya
Pengangguran terbuka berpotensi terjadi usai pemerintah menghapus tenaga honorer pada akhir 2024 mendatang.
Selengkapnya
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Sani Bin Husein, tegas menolak rencana pemerintah untuk menghapus tenaga honorer pada akhir 2024 mendatang.
SelengkapnyaKabar bakal dihapusnya tenaga honorer pada akhir 2024 mendatang, mendapatkan respon keras dari DPRD Kaltim.
Selengkapnya
Bantuan itu diserahkan langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun yang berlangsung di Masjid Islamic Center Jalan Selamat Riyadi Samarinda pada Minggu (16/4/2023).
Selengkapnya