Anggota dewan berharap ada peningkatan terhadap besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim 2024.
Selengkapnya
Aliansi Masyarakat Samboja Bersatu (AMBS) menolak Pemasangan pipa gas Senipah-Balikpapan.
Selengkapnya
DPRD Kaltim mengusulkan agar pembangunan fisik bangunan pendidikan diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Selengkapnya
Dua Perusahaan Daerah (Perusda) di Kaltim yakni PT Melati Bhakti Satya (MBS) dan PT Pertambangan Kaltim Sejahtera berubah status dari awalnya PT menjadi Perseroda.
Selengkapnya
Kabar gembira bagi guru yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selengkapnya
Sabtu (2/9/2023), DPRD Kaltim melaksanakan Uji Publik rancangan peraturan daerah atau Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Selengkapnya
Sebelumnya, DPRD Kaltim meminta kepada Pemprov agar menyosialisasikan pembukaan Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) 2023, kepada seluruh lapisan masyarakat.
Selengkapnya
Jadi pada 2023 tinggal memantapkan Ranperda tersebut untuk dibuat secara mendalam dan bisa nantinya segera dijadikan Perda, sehingga bisa disosialisasikan dan di implementasi di masyarakat.
Selengkapnya