POPNEWS.ID - Sistem pengelolaan sampah di Samarinda jadi atensi Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur (DLH Kaltim).
Pengelolaan sampah dengan open dumping yang selama ini diterapkan di Kota Tepian dinilai belum optimal.
Terkait hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda siap melakukan transformasi besar-besaran dalam sistem pengelolaan sampah.
Langkah konkrit mulai dilakukan, mulai dari penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bukit Pinang hingga pembangunan infrastruktur baru seperti insinerator dan revitalisasi TPA Sambutan.
“Ya, memang benar kita masih memakai sistem dumping, tapi kita harus jujur dan terbuka bahwa sekarang kita sedang melakukan pembenahan besar-besaran secara totalitas,” ujar Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Samarinda membangun 10 insinerator komunal di 10 kecamatan dengan target kapasitas masing-masing 10 ton sampah dalam waktu 4 jam.
Proyek ini sedang dalam proses lelang dan ditargetkan selesai pada akhir 2025.
Selain itu, TPA Sambutan kini menjadi pusat pengelolaan utama, menggantikan peran Bukit Pinang yang sudah ditutup.
Di TPA Sambutan, dilakukan berbagai pembenahan termasuk pengelolaan air lindi dan penerapan sistem baru berbasis teknologi dan pemilahan.
“Saat ini progresnya sangat besar. Kalau ke lapangan kita bisa lihat langsung bagaimana TPA Sambutan sedang kita revitalisasi. Insya Allah, akhir tahun ini hasilnya sudah mulai terlihat,” kata Andi Harun.
Transformasi ini juga dilakukan sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama dalam menekankan pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya.
Melalui pendekatan pemilahan di tingkat kelurahan lewat penguatan TPST dan TPS 3R, diharapkan volume sampah yang masuk ke TPA bisa ditekan secara signifikan.
“Kita ingin memastikan tidak ada lagi gunungan sampah di TPA ke depan. Tidak boleh lagi sistem open dumping. Yang kita dorong sekarang adalah pemilahan dari tingkat kelurahan,” tegasnya.
Andi Harun juga memastikan bahwa masukan dari KLHK telah diterima dan ditindaklanjuti secara serius dan strategis.
Menurutnya, ini bukan janji kosong, tetapi bentuk komitmen nyata pemerintah dalam memperbaiki sistem yang selama ini dinilai kurang efektif.
“Dulu kita tertinggal, iya. Tapi sekarang kita bergerak cepat. Jadi tunggu saja hasilnya. Ini bukan janji kosong, ini kerja nyata,” pungkasnya. (*)
