POPNEWS.ID - Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kalimantan Timur resmi digelar di Hotel Mercure, Kota Samarinda, Sabtu (19/7/2025).
Dalam forum tertinggi partai di tingkat daerah ini, nama Rudy Mas’ud muncul sebagai satu-satunya calon Ketua DPD Golkar Kaltim.
Musda turut dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, yang datang bersama jajaran pengurus DPP, termasuk Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Wakil Ketua Umum.
Dengan tidak adanya calon lain yang mendaftar, Musda dipastikan akan memilih Rudy secara aklamasi.
Hal ini diakui langsung oleh Bahlil Lahadalia dalam keterangannya kepada awak media.
“DPD, DPD II, serta seluruh pemilik suara menginginkan Pak Rudy. Tidak ada calon lain yang mendaftar ke panitia, ini menunjukkan dukungan penuh kader Golkar di Kaltim terhadap beliau,” ujar Bahlil.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Rudy selama menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kaltim, khususnya atas keberhasilannya meningkatkan perolehan kursi legislatif dan memenangkan Pilkada.
“Pak Rudy ini kader yang bagus. Sudah terbukti bisa menambah kursi dan memenangkan Pilkada. Sekarang maju lagi, dan tidak ada yang berani melawan,” tambahnya.
Bahlil juga menegaskan bahwa Partai Golkar tetap berada dalam barisan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana telah diputuskan dalam Munas sebelumnya.
“Golkar konsisten mengawal pemerintahan Pak Prabowo. Konsolidasi ini bagian dari upaya kita memperkuat struktur menuju 2029,” tegasnya.
Menurut Bahlil, Musda merupakan forum demokratis yang krusial bagi keberlanjutan kaderisasi dan konsolidasi partai.
“Partai yang sehat adalah partai yang terus berkembang melalui musyawarah dan kaderisasi. Konsolidasi seperti ini adalah bagian penting dari proses evolusi organisasi,” pungkasnya.
Dengan berjalannya Musda secara lancar dan hanya satu kandidat yang maju, Rudy Mas’ud hampir dipastikan kembali memimpin Golkar Kaltim untuk periode mendatang.
Musda ini sekaligus memperkuat posisi Partai Golkar sebagai kekuatan politik yang solid di Kalimantan Timur dan siap menghadapi kontestasi politik ke depan. (*)
