POPNEWS.ID - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, hadir dalam acara Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 yang diadakan di Rumah Jabatan Wali Kota, Jalan S. Parman, Samarinda, pada Senin (23/6/2025).
Kegiatan ini juga dihadiri oleh kepala perangkat daerah, camat, serta lurah se-Kota Samarinda.
Dalam sambutannya, Andi Harun menekankan pentingnya efisiensi anggaran daerah di tengah tantangan ekonomi nasional dan global yang semakin kompleks.
Menurutnya, saat ini Indonesia menghadapi dua masalah utama, yakni kenaikan harga barang yang memicu inflasi dan tekanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta APBN.
“Indonesia saat ini menghadapi dua masalah utama, yaitu naiknya harga barang yang memicu inflasi, serta tekanan terhadap PDB dan APBN. Penyebab utamanya adalah kenaikan harga minyak dunia yang membuat biaya produksi meningkat dan berdampak langsung pada harga barang,” ungkap Andi Harun.
Ia menambahkan bahwa daya serap anggaran daerah masih belum optimal dalam menjawab kebutuhan pembangunan yang mendesak.
Oleh karena itu, Andi Harun menekankan agar setiap rupiah dari APBD harus dibelanjakan secara efisien dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan hanya habiskan anggaran, tapi kita harus pastikan programnya berdampak dan menyentuh kebutuhan warga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi Harun juga menyinggung soal pentingnya pembinaan ideologi dan peningkatan wawasan kebangsaan sebagai fondasi utama pembangunan sosial-politik daerah.
“Pembangunan bukan hanya soal fisik. Kita juga punya tugas menjaga kerukunan umat beragama, stabilitas sosial-politik, dan memperkuat ideologi bangsa,” ujarnya.
Andi Harun juga merespons masukan dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), termasuk terkait ketidaksesuaian beberapa program daerah dengan kebutuhan lapangan.
Menurutnya, kritik adalah hal yang perlu diterima dengan baik untuk perbaikan.
"Kalau dari awal kita cemas terhadap kritik, kita tidak akan bisa melihat dengan jernih. Kritik itu harus kita maknai sebagai cermin," pungkasnya.
Dengan adanya acara ini, Andi Harun berharap agar rencana kerja yang disusun dapat lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat Samarinda. (*)
